TANGERANG – Mantan Walikota Tangsel yang juga kader partai Golongan Karya (Golkar), Airin Rachmi Diany, tetap maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024, meski tanpa rekomendasi dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, saat menghadiri acara deklarasi Banten Maju Bersama dan penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Perjuangan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu 25 Agustus 2024.

“Rekomendasi tidak diberikan kepada bu Airin itu hak DPP, saya hadir di sini mendampingi kader-kader Golkar yang akan menerima SK atau B1 KWK dari partai PDIP” ungkap Tatu kepada awak media.

Perihal tidak diberikannya rekomendasi tersebut, Tatu menyebutkan hal itu diketahui setelah dirinya bersama-sama Airin menemui Ketua Umum Golkar Bahlil, pada Jum’at 23 Agustus malam.

Dimana saat itu lanjutnya, Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Golkar meminta maaf, karena dengan berat hati tidak dapat memberikan rekomendasi kepada Airin.

“Dengan pernyataan Ketua Umum, kami selaku kader harus memahami. Karena pak Ketua Umum menyampaikan ini buat keselamatan partai Golkar” katanya.

Namun demikian, dirinya menegaskan bahwa Airin Rachmi Diany tetap membulatkan tekadnya untuk maju dalam kontestasi Pilgub Banten, meski tanpa rekomendasi partai Golkar

Tatu menuturkan bahwa niatan untuk tetap maju dalam Pilgub Banten tersebut, diketahui dan mendapatkan izin dari dari Bahlil.

“Ya kalau sudah keselamatan kita kader ya harus menyelamatkan partai, dan sekaligus saya sebagai ketua Partai Golkar Banten bersama bu Airin memohon izin untuk tetap ikut berlayar dalam Pilkada ini bersama-sama dengan PDIP” tuturnya.

Ketua DPD Golkar Banten itu menjelaskan, bahwa Airin tetap merupakan seorang kader Golkar meskipun maju dalam Pilgub bersama PDIP Perjuangan.

Dirinya pun membantah soal Airin yang harus pindah jika ingin terus maju dengan perahu PDIP Perjuangan.

“Bukan soal pindah partai, bu Airin ikut serta bersama PDIP, di sini tidak membahas soal pindah partai karena di PDIP pun tidak ada kata-kata atau persyaratan mereka mengajak gabung” tega Tatu.

“Jadi yah DPP partai Golkar pun tidak bisa melarang kadernya, karena hak politik melekat kan di pribadi” pungkasnya.

Reporter : Adit