TANGERANG – Ditengah maraknya jasa keuangan ilegal mulai dari pinjaman online (Pinjol) hingga bank keliling yang masih saja menjerat masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja (AKR) terus turun ke akar rumput, memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Seperti yang dilakukan pada Selasa (7/4/24), Direktur Utama LKM AKR, Deny Hikmat, secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, terkait peran LKM AKR bagi masyarakat.

Deni menegaskan, bahwa hadirnya LKM AKR adalah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam membantu masyarakat itu sendiri, agar terlepas dari jeratan rentenir dan pinjaman ilegal yang notabene menjebak dan menyengsarakan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang itu, saay menjadi narasumber dalam agenda Penataan Kelembagaan Penerima Kegiatan Akses Reforma Agraria tahun kedua yang digagas Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemerintah Desa Sodong.

“Jadi hadirnya LKM ini sendiri merupakan bentuk kepedulian Pemkab Tangerang kepada masyarakatnya, agar tidak terjerat utang yang tidak berkesudahan sama rentenir” kata Deny kepada sejumlah warga yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu Deny memaparkan sejumlah resiko berbahaya, yang nyata-nyata sudah banyak terjadi akibat meminjam uang baik dari rentenir, maupun jasa keuangan ilegal lainnya.

Bahkan lanjutnya, masyarakat bisa sampai terbuai untuk menjadikan sertifikat tanah menjadi jaminan pada jasa keuangan ilegal, karena proses yang mudah dan cepat. Hal ini menjadi sangat berbahaya, karena rentenir maupun jasa keuangan ilegal lainnya tidak diawasi oleh OJK dan otoritas lainnya.

“Begitu kan, jadi rata-rata karena persyaratan yang mudah atau bahkan tanpa persyaratan juga dana yang bisa diambil saat itu juga makanya terbuai, apalagi kalau kebutuhan akan uang itu mendesak. Padahal bunga yang diterapkan itu selangit, bisa menjebak sampai habis harta benda” tuturnya.

Dan selain bunga yang sangat tinggi, resiko meminjam dari rentenir juga termasuk pada saat penagihan, yang rata-rata tidak memperdulikan kondisi dari peminjam.

Dimana saat penagihan peminjam harus membayar tidak perduli apa, yang jika tidak terbayar akan dikenakan denda yang tinggi juga, belum lagi cara penagihan yang juga dapat disertai dengan intimidasi.

“Mereka tidak perduli ekonomi nasabah itu sedang dalam kondisi terpuruk atau bagaimana, dan jelas kekurangan pembayaran mereka kenakan denda” katanya.

Dirut BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tangerang itu menegaskan, hal-hal tersebut yang mendorong hadirnya LKM AKR di masyarakat Kabupaten Tangerang.

Karena pemerintah ingin melindungi masyarakatnya kata dia, LKM beroperasi menyediakan dana pinjaman bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, dengan proses yang mudah dan tidak memberatkan.

“Bu, kalau di LKM ini memang tujuannya untuk membantu masyarakat dan dihadirkan oleh pemerintah, kita gak ada istilah intimidasi ataupun tindakan-tindakan keras semacamnya. Kalau nasabah belum bisa bayar pasti kita kasih keringanan, misal harusnya bayar Rp. 100ribu tapi sanggupnya baru Rp. 50ribu pasti kita bantu” tegas Deny.

Deny menambahkan, pinjaman di LKM sendiri memang sejatinya disediakan khusus bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, namun tidak menutup bagi mereka yang bekerja di Kabupaten Tangerang, khususnya para pedagang.

“Jadi untuk wilayah batas ya kan di pasar itu kadang ada juga KTP nya bukan Kabupaten Tangerang, itu gak apa-apa toh mereka juga berkontribusi untuk Kabupaten Tangerang” tandasnya.

Sementara menanggapi hadirnya LKM AKR di masyarakat Desa Sodong, Sekretaris Desa Sodong, Dendi, berharap masyarakatnya dapat memahami bahwa apa yang disampaikan pada kesempatan tersebut, merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah.

Ia mengaku sepakat dengan apa yang dipaparkan Dirut LKM AKR, Deni Hikmat. Kehadiran LKM di wilayahnya kata dia, merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk terbebas dari jerat rentenir ataupun jasa keuangan ilegal.

“Paham kan ibu-ibu bapak-bapak semua yang disampaikan pak Dirut, intinya LKM beda ya bu sama bank keliling atau yang sejenisnya. Kadang kalo kita larang kan kalo pinjam ke rentenir warga nanya trus kemana, nah ini jawabannya sekarang ada, jadi jangan minjam uang yang nantinya justru menyengsarakan” tegasnya.

____

Reporter : Adit