TANGERANG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten tangerang membantah adanya upaya menghambat, terhadap serikat buruh maupun serikat pekerja melalui Surat Edaran.

Hal tersebut ditegaskan Desyanti, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten tangerang, di depan gedung Bupati Tangerang, saat sejumlah masa buruh melakukan aksi demo, Rabu 5 Juni 2024.

Desyanti mengungkapkan bahwa Surat Edaran saat ini telah sesuai secara yuridis, diatur dalam Permen Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB), juga amanat dari Undang-undang Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh.

Namun demikian berdasarkan hasil dialog dengan sejumlah perwakilan buruh lanjutnya, dilakukan penyesuaian dari SE Kadisnaker Kabupaten Tangerang nomor : 560/3464 – Disnaker/2023 menjadi SE Nomor : B/500.15.13/224/V/DISNAKER/2024.

“Yang dirubah 1 poin yang dihilangkan 1, jadi ada 2 yang dipertanyakan, kita sebagai pemerintah menerima keluhan tersebut, lalu kita coba evaluasi lalu ada lah berita acara pertemuan dengan Federasi-Federasi kemudian kita ubah SE tersebut” terang Desyanti.

Ia menuturkan bahwa dalam SE yang telah diperbarui, surat keterangan kerja di perusahaan telah dihilangkan menjadi surat atau dokumen yang menerangkan bekerja di perusahaan.

Mulai dari surat perjanjian kerja, id card, slip gaji bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan keterangan bekerja lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan bagi anggota, yang tergabung dalam SPSB minimal 10 anggota.

“Itu gak harus semua ya, pilih salah satu walaupun selama ini faktanya kami memakai itu, yang penting kami memastikan bahwa dia benar bekerja di perusahaan tersebut” tegasnya.

Kepala Bidang HI Disnaker Kabupaten Tangerang itu juga berpendapat, bahwa hal yang tidak logis menyebut adanya upaya Union Busting, padahal sudah ada 11 (sebelas) pencatatan SPSB mulai dari SE tersebut dikeluarkan pada 22 Agustus 2023 lalu hingga saat ini.

Pihaknya sebagai organ pemerintah kata dia, memang diharuskan untuk menata secara administrasi, terkait semua pelayanan non perizinan yang ada.

“Memang ada SPSB yang kita tolak karena dia mencatatkan serikat pekerja yang di luar perusahaan. Kita fleksibel kok pencatatan serikat pekerja serikat buruh kita sering melakukan di Sabtu Minggu kok” tandasnya.

Reporter : Adit