TANGERANG – Ribuan buruh dari berbagai serikat mengepung Gedung Bupati Tangerang, dalam aksi protes atas dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, yang dinilai mengamputasi kebebasan berserikat.

Surat Edaran yang diprotes adalah SE Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor : 560/3464-Disnaker/2023 Tentang Jenis, Mekanisme dan Prosedur serta Persyaratan Pengajuan Pelayanan Non Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Dalam orasi salah seorang orator dari para buruh bahkan menegaskan, Surat Edaran yang dikeluarkan Kadisnaker tersebut, merupakan bentuk pengkhianatan kepada buruh di Kabupaten Tangerang.

“Apakah Kadisnaker ini ada perselingkuhan dengan pihak pengusaha, ataupun dengan serikat pekerja yang pro terhadap perusahaan kita tidak tau” ujar salah seorang orator dari atas mobil komando, Rabu 22 Mei 2024.

Sementara itu diungkapkan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Tri Pamungkas, Surat Edaran yang dikeluarkan Kadisnaker tersebut telah mengamputasi serikat buruh dan pekerja, dalam melakukan rekrutmen serta melakukan pencatatan di dinas Kabupaten Tangerang.

Tri pun mempertanyakan kenapa Disnaker Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Edaran tersebut, yang mereka anggap tidak memiliki nilai positif sama sekali.

Padahal menurutnya, isi dari SE tersebut tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Kenapa ini harus terbit gitu loh, padahal secara hukum positifnya ada UU 21, ini yang kita sayangkan” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya, pihaknya melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid bersama Kepala Dinas dan Kepala Bidang terkait persoalan ini.

Dalam audiensi tersebut lanjutnya, pihak perwakilan serikat buruh menolak ajakan diskusi ataupun revisi terkait SE tersebut.

“Bagi kami kalaupun mereka mau mengajak diskusi, seharusnya kan sebelum SE ini terbit. Nah ini setelah SE terbit kawan-kawan mulai bereaksi baru ada ruang untuk diskusi, ini yang kita sayangkan” tegas Tri.

Tri menuturkan, pihaknya secara organisasi berharap agar Kadisnaker maupun Pemerintah Daerah fokus untuk mengerjakan PR mereka yang menumpuk, jangan justru mengotak-atik serikat pekerja/serikat buruh hingga timbul kegaduhan.

Seharusnya lanjut dia, mereka berusaha menertibkan pengusaha-pengusaha yang hingga saat ini tidak patuh terhadap Undang-Undang, menertibkan pengusaha-pengusaha yang tidak menjalankan hak-hak normatif di tingkat Kabupaten.

“Tuntutan kita hari ini jelas tidak mau ada yang mamanya revisi, tidak mau yang namanya pengurangan poin-poin dalam SE tersebut, tujuan kita adalah bagaimana SE ini dicabut secara mutlak” tandasnya.

Reporter : Adit