EMBARAN.CO — Inspektorat masih saja bungkam soal adanya dugaan pencairan ganda APBDes di sejumlah desa, yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
Padahal nyata-nyata, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, telah memanggil puluhan Desa yang terlibat dalam dugaan pencairan ganda APBDes tahun 2024 tersebut.
Hal ini pun tentu membuat publik bertanya-tanya, apa yang membuat lembaga, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu masih saja bungkam.
Di tengah keriuhan dugaan pencairan ganda dana desa tersebut, saat ini muncul kabar yang menyebutkan bahwa anak salah seorang pejabat di Inspektorat Kabupaten Tangerang, justru terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun embaran.co, seorang pria berinisial W yang bekerja sebagai operator di DPMPD Kabupaten Tangerang, sudah tidak terlihat di kantornya sejak kasus ini mencuat.
W pun disebut-sebut sebagai salah satu orang yang memiliki peran penting dalam kasus dugaan pencairan ganda APBDes tersebut.
“Salah satu terduga pelaku pencairan ganda di DPMPD inisial W, sudah gak ngantor sejak kebongkar” ungkap salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu 8 Februari 2025.
Ia juga menyebutkan, bahwa W merupakan anak dari salah seorang pejabat di Inspektorat Kabupaten Tangerang berinisial AS.
Bahkan lanjutnya, AS merupakan pejabat yang memiliki pengaruh cukup tinggi di lembaga pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut.
“AS itu salah satu orang berpengaruh di Inspektorat, semua tau itu AS di Inspektorat” katanya.
Sementata dimintai tanggapan terkait kabat tersebut, Kepala Isnpektorat Kabupaten Tangerang Tini Wartini, masih terus bungkam.
Di sisi lain mendapatkan kabar tersebut, Aktivis Kabupaten Tangerang Alamsyah, mendesak agar Inspektorat Kabupaten Tangerang menjaga marwah instansi mereka.
Dirinya menekankan, agar Kepala Inspektorat Tini Wartini atau bahkan Pj Bupati Tangerang maupun Sekretaris Daerah saat ini, segera melakukan aksi nyata berkaitan kasus tersebut.
“Jangan sampai kepercayaan publik benar-benar runtuh terhadap para pejabat di Kabupaten Tangerang ini, hanya karena oknum pejabat yang membela anaknya gara-gara tersangkut kasus yang merugikan rakyat” kata Alam.
Ia pun menegaskan bahwa akan ada pergerakan masa untuk mengepung DPMPD Kabupaten Tangerang, menuntut transparansi terkait APBDes 2024 terutamanya berkaitan dugaan pencairan ganda yang santer saat ini.
Hal ini lanjut dia, karena sampai saat ini baik itu pihak DPMPD, Inspektorat ataupun pihak terkait lainnya terkesan bungkam dan menyembunyikan persoalan tersebut.
“Faktanya mereka menutup rapat mulut mereka sampai saat ini, sementara informasi yang kita terima mereka ini lagi sibuk bersih-bersih. Karena seperti itu, wajar jika publik akhirnya turun ke jalan menuntut penjelasan” tandasnya.
Tinggalkan Balasan