KPU Kabupaten Tangerang Digeruduk Puluhan PPS dan PPK Setelah Pelantikan Serentak

TANGERANG – Puluhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Kamis 25 Januari 2024.

Hal tersebut, merupakan bentuk protes atas pelantikan yang dinilai tidak maksimal, karena keputusan KPU Kabupaten Tangerang dalam menggunakan jasa vendor untuk pemenuhan masalah konsumsi mulai dari snack, makan hingga uang transport.

Ketua PPK Jambe, Muh A. Rojak, menganggap bahwa persoalan ini bukanlah masalah sepele sama sekali, karena merupakan bagian daripada pelaksanaan pelantikan.

“Ini soal pelaksanaan pelantikan, kan snack segala transport itu pake vendor katanya. Tapi kenyataannya, di Jambe saja snack itu bubar pelantikan, jam 12.45 menit baru datang” ungkap Rojak kepada awak media di lokasi.

Bahkan saat itu kata dia, pihaknya langsung meminta agar snack tersebut langsung dibawa pulang kembali, karena saking kesalnya.

Apalagi kondisi saat itu peserta memang sudah membubarkan diri dari lokasi pelantikan.

“Bawa kembali saya bilang buat apa kita udah bubar kok. Mendingan sumbangin aja ke masyarakat ke yatim piatu atau kemana” celetuknya.

Hal kecil seperti ini lanjut Rojak, faktanya tidak dapat ditangani dengan benar oleh pihak Sekretariat KPU.

Maka dari itu puluhan PPS dan PPK segera menggeruduk gedung KPU, agar masalah snack dan lain sebagainya diserahkan kepada mereka.

Dimana menurutnya, hal ini supaya kejadian serupa tidak terulang pada kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan esok hari.

“Hasilnya seperti tadi, urusan vendor urusan sekretariat KPU yah itu mau dibatalkan mau seperti apa. Tapi yang penting digelontorkan ke PPK pengelolaannya untuk snack transport dan lain-lain” tandasnya.

Sementara terkait persoalan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai pimpinan komisioner bertanggung jawab penuh terkait kegiatan-kegiatan tahapan, maupun administrasi yang dilakukan kesekretariatan.

Meskipun kata dia, pihaknya tidak mau mengintervensi pada masalah terkait dukungan-dukungan penyelenggaraan teknis, yang memang merupakan ranah dari kesekretariatan.

“Bahkan kami sudah mewanti-wanti dari awal, terkait dengan perencanaan dan sebagainya. Memang kendala kita di awal tahun ini ya terkait pengajuan dan sebagainya, kita juga menunggu arahan dari pusat ya KPU Republik Indonesia” katanya.

Namun lanjutnya, apa yang diinginkan oleh para PPK dan PPS sudah disampaikan langsung kepada pihak mereka, dan dianggap telah membuahkan hasil.

“Kami juga sudah koordinasi ya tadi dengan beberapa perwakilan temen-temen PPK dan PPS, jadi untuk kegiatan besok Bimtek mendapatkan solusi bahwa anggaran itu akan diturunkan ke masing-masing PPK maupun PPS” tandas Umar.

Reporter : Adit