TANGERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, menggelar aksi unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Rabu 28 Februari 2024.

Puluhan dari mereka datang, tepat pada peringatan hari jadi Kota Tangerang ke-31, dengan sejumlah tuntutan seperti mendesak dicopotnya beberapa kepala dinas yang saat ini masih menjabat, pemberantasan peredaran miras juga maraknya prostitusi, serta pembatalan belanja sewa kendaraan roda 4 di masa harga bahan pokok meningkat.

Diungkapkan Ketua Cabang PMII Tangerang, Kholid Safei, tuntutan agar beberapa kepala dinas terkait dicopot, karena kinerja mereka yang dinilai tidak sungguh-sungguh, sehingga menciptakan kondisi Kota Tangerang saat ini.

“Lihat saja sekarang truk tanah beroperasi dengan seenaknya, banyak saudara-saudara kita yang akhirnya menjadi korban, apa yang dilakukan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab ?, copot Kadishub!!” kata Kholid dengan suara lantang.

Tuntutan itu ditujukan langsung kepada Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Nurdin, yang dianggap memang memiliki kewenangan dalam hal itu.

Bukan hanya Kadishub, Achmad Suhaely, mahasiswa juga turut menuntut agar Pj Walikota Tangerang mencopot Kepala Dinas Sosial, Mulyani, Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin, Kepala Dinas PUPR, Ruta Ireng Wicaksono, serta Kasatpol PP, Wawan Fauzi.

Menurut mereka, kinerja Kadinsos Kota Tangerang sendiri benar-benar buruk jika melihat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan sampai saat ini, masalah stunting dan lain sebagainya, padahal jelas anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, bukanlah anggaran dengan nilai sedikit” lanjutnya.

Begitupun dengan Kepala Dinas PUPR, yang gagal dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Kota Tangerang.

Menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan langsung oleh Mahasiswa, Pj Walikota Tangerang mengaku akan melakukan evaluasi dari berbagai sektor, yang berkaitan dengan tuntutan tersebut.

Bukan hanya itu kata dia, evaluasi memang harus dilakukan dan bukan dari tuntutan mahasiswa hari ini saja.

“Tentunya kita menerima tuntutan dari adek-adek mahasiswa hari ini, kita akan melakukan evaluasi di setiap lini untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Dan evaluasi sendiri sebenarnya memang selalu kita lakukan dalam setiap bulan” kata Pj Walikota Tangerang, Nurdin, saat menemui massa mahasiswa di depan gerbang Puspemkot Tangerang.

Sementara terkait tuntutan agar beberapa kepala Dinas yang dinilai buruk dalam kinerjanya, Nurdin mengaku, hal tersebut tidak bisa begitu saja dilakukan.

Dalam hal ini kata dia, harus ada regulasi dan prosedur yang dilakukan, salah satunya seperti evaluasi yang ia sampaikan sebelumnya.

“Jadi kan pencopotan atau penggantian itu tidak bisa dilakukan begitu saja, harus ada prosedur yang dilakukan, seperti evaluasi itu tadi, kinerjanya seperti apa itu ada evaluasi. Yang jelas evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja kita” katanya.

Jawaban Pj Walikota itu pun langsung mendapatkan respon dari sejumlah mahasiswa. Dimana menurut mereka, seorang Pj Walikota memiliki hak preogratif untuk melakukan pencopotan kepala dinas.

Berikut adalah sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, dalam aksi yang dilakukan tepat pada hari jadi Kota Tangerang ke-31 :

1. Menuntut Pj Walikota untuk segera mengendalikan harga bahan pokok seperti semula.

2. Copot Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang karena gagal dalam menangani persoalan banjir.

3. Copot Kasatpol PP Kota Tangerang karena gagal dalam penghentian peredaran miras dan club malam.

4. Menuntut Pj Walikota untuk segera menutup hotel dan apartemen yang diduga menjadi tempat prostitusi.

5. Copot Kadishub Kota Tangerang karena tidak mampu tegas terhadap pelanggar jam operasional mobil pasir dan tanah.

6. Copot Kadinsos Kota Tangerang karena gagal dalam mengupayakan kesejahteraan dan gagal dalam mengurangi angka orang terlantar.

7. Copot Kadispen Kora Tangerang karena gagal mengupayakan penerapan pendidikan yang ideal dengan jumlah dengan kucuran dana besar dari pemerintah pusat sesuai Mandatori Spanding 20%.

8. Mendesak anggota DPRD Kota Tangerang untuk dibatalkannya belanja sewa kendaraan roda 4 di masa harga bahan pokok sedang meningkat.

Reporter : Adit