EMBARAN.CO — Gagalnya ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Tangerang dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memicu pergerakan masa yang menuntut agar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang dicopot.
Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Sentral Komite Aksi Kerakyatan (SKAK), menggelar demonstrasi di Gedung Cisadane, Kota Tangerang, Senin 6 Januari 2025.
Fahri selaku koordinator aksi mengungkapkan, program rekrutmen PPPK harunya menjadi hal positif, yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Program terebut lanjut dia, harusnya menjadi momen untuk meningkatkan harkat dan martabat para abdi negara, khususnya pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fahri menuturkan, Pemerintah Kota Tangerang memiliki kuota formasi sebanyak 5.186 untuk seleksi PPPK. Namun yang terjadi, hanya 3.455 pegawai non-ASN yang berhasil lolos tes seleksi administrasi.
“Hanya 1.669 yang benar-benar lolos menjadi PPPK, sementara 1.786 lainnya dinyatakan gagal” katanya.
Dengan kondisi tersebut pihaknya pun turun ke jalan, menuntut agar Kepala BKPSDM dicopot dari jabatannya, karena dinilai gagal memperjuangkan nasib pegawai THL yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang.
“Kami menuntut agar Kepala BKPSDM Kota Tangerang dicopot dan menyelamatkan ribuan THL agar dapat menjadi PPPK penuh waktu,” tegas Fachri kepada awak media.
Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada peraturan rinci mengenai kategori PPPK paruh waktu, termasuk sistem penggajian dan status kepegawaian, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu.
Lebih lanjut, Fachri menekankan bahwa skema PPPK paruh waktu melibatkan pihak ketiga (outsourcing) dan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita sama-sama tahu bahwa outsourcing berorientasi pada keuntungan. Jangan sampai ada bisnis yang dibalut oleh abdi negara,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut, massa SKAK melakukan pembakaran ban dan membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan BKPSDM.
Aksi ini mencerminkan kekecewaan dan harapan para aktivis untuk perbaikan, dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Tinggalkan Balasan