SERANG – Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan penataan salah satunya aset situ milik Provinsi Banten yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat bersama Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang. Pada Selasa (23/01/2024).

Virgojanti mengatakan di Provinsi Banten terdapat 137 situ dan proses penyelamatan terkait pemanfaatan tata kelola Situ, Danau, Embung dan Waduk.

044da7ce 65da 4f92 af3b 61fce7f32d34

“Dari 137 situ yang telah diajukan pengamanan dan penertiban berupa tertib sertipikat terdapat 33 situ, dan yang telah bersertipikat ada 14 situ,” ucap Virgojanti.

Pemprov Banten telah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten melalui Surat Kuasa Khusus dengan Asdatun Kejati Banten, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar Situ bersama dengan DPRD Provinsi Banten.

Ditempat yang berbeda Aktivis Banten Alamsyah memberikan kritikan untuk Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Banten.

“Sekarang disaat Pemerintahan Provinsi Banten gencar menyelamatkan aset dan mengambil kembali dari tangan oknum-oknum pengembang/pengusaha, lalu bagaimana dengan pemkab maupun pemkot, apakah berani mengikuti jejak Pemprov Banten dalam melakukan penataan aset milik pemerintah daerah ?” tutup Alam. (Red)