TANGERANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, H. Aenillah Syarif, ikut berkomentar soal kurangnya koordinasi antara anggota DPRD dan pihak Pemerintah Desa terkait Proyek Pokok Pikiran (Pokir).

Aenillah menuturkan, kurangnya koordinasi diantara kedua unsur tersebut tentunya memiliki dampak siginifikan, karena tidak adanya kesepahaman dalam pembangunan.

“Bicara pembangunan kita semua pasti akan sepakat harus menjadi sekala priorotas dan program-program desa pun dipastikan untuk masyarakat khususnya inprastruktur” ucapnya saat di temui di Kediaman pada, Jum’at (02/07).

Dari pihak pemerintah desa sendiri lanjutnya, tentu sudah memiliki program pembangunan yang telah direncanakan untuk realisasi.

Dimana pastinya realisasi tersebut tidak dapat dilakukan, ketika ternyata program yang telah direncakan oleh pemerintah desa malah dikerjakan melalui Pokir Dewan.

“Kepala desa punya program demikian pula dewan punya program, jadi intinya sama-sama punya program, namun jangan sampai program pembangunan tersebut bertabrakan atau tumpang tindih hanya karena kurangnya komunikasi, kasihan kan para kepala desa sering sekali mengeluhkan titik pembangunan yang sudah ada di program desa dan bahkan menjadi skala prioritas desa namun di saat mau pelaksanaan titik lokasinya sudah di bangun duluan oleh kegiatan yang berasal dari pokok pikiran (pokir) dewan, padahal kita kan sudah di musdeskan dan dikawal sampai sampai tingkat kecamatan tapi pas mau di laksanakan lokasinya sudah di bangun oleh pihak lain.” ucap Aenillah.

Ia pun beranggapan, koordinasi diantara anggota dewan dengan Pemerintah Desa dalam realisasi pembangunan melalui Pokir, bukanlah hal muluk-muluk yang sulit untuk dilakukan.

Padahal kata Aenillah, pembangunan melalui Pokir dapat memberikan manfaat yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, dengan berbagai pembangunan yang belum terakomodir dalam program pembangunan di Pemerintah Desa.

“Bahkan dalam kesempatan musrenbangpun beberapa kali kita sampaikan hal-hal tersebut kepada para wakil rakyat Kabupaten Tangerang untuk mendengarkan aspirasi kami juga para kepala desa dan saya berikan contoh nyata ada pembangunan jalan yang di bangun oleh desa dan baru selesai tiba-tiba ada kagitan dewan di titik yang sama bahkan awalnya ngotot mau di mau di kerjakan di jalan yang sudah di bangun oleh program desa, tapi kami tolak karena ini kan uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan” tutupnya. (Red)