EMBARAN.CO – Ratusan tenaga harian lepas (THL) Kota Tangerang kembali menyuarakan aspirasi mereka terkait ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi demonstrasi yang sudah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di Gedung Cisadane dan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, menunjukkan kegelisahan mereka yang gagal lolos sebagai PPPK penuh waktu.
Dr. Bahru Navizha, SH., MH, salah satu tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, turut angkat bicara. Beliau menilai perlakuan terhadap para THL ini tidak mencerminkan penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintah.
“Kita sangat prihatin dengan nasib teman-teman THL yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, namun tidak mendapat keadilan dalam seleksi PPPK. Jika analisa jabatan dilakukan dengan benar, maka kuota yang ditentukan pemerintah seharusnya mencukupi kebutuhan berdasarkan jumlah THL dan beban kerja masing-masing,” ujar Dr. Bahru. Saat komperensi pers bersama para wartawan di kawasan Modernland Kota Tangerang. Kamis, (9/1/2025).
Aksi pertama dilakukan di Gedung Cisadane Kota Tangerang, di mana ratusan THL menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan kebijakan PPPK paruh waktu. Demonstrasi kedua dilakukan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, dengan tuntutan agar pemerintah segera memberikan perhatian khusus terhadap nasib mereka.
Massa aksi yang terdiri dari THL
Kesbangpol, BPBD, Dishub, hingga THL tingkat Kecamatan, merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang hanya membuka kuota sebanyak tujuh posisi untuk PPPK penuh waktu. Menurut mereka, jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah THL yang ada di Kota Tangerang.
Dr. Bahru Navizha juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang, tetapi juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat.
“Jika masalah ini terus dibiarkan, kita tidak hanya merugikan THL yang telah berkontribusi besar, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sistemik dalam manajemen sumber daya manusia di pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada Pemerintah Kota Tangerang agar segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, dengan melibatkan THL sebagai bagian dari proses dialog. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penentuan kuota PPPK di masa mendatang.
Penolakan Terhadap PPPK Paruh Waktu
Selain itu, para THL juga menolak kebijakan PPPK paruh waktu yang dinilai tidak sebanding dengan dedikasi dan beban kerja mereka. Mereka menegaskan bahwa hanya status PPPK penuh waktu yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka, baik dari sisi hak maupun penghargaan atas pengabdian.
Aksi para THL ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk memberikan solusi yang adil dan transparan. Dr. Bahru Navizha menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera bertindak dan memastikan kesejahteraan para THL yang telah lama menjadi tulang punggung berbagai layanan publik di Kota Tangerang.
Perjuangan para THL ini menjadi pengingat pentingnya keadilan dan penghargaan terhadap tenaga kerja yang telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan